BerandaBerita UtamaMUDA: Kapolri Baru Hadapi Rapor Merah — Reformasi Polri Mandek, Kekerasan &...

MUDA: Kapolri Baru Hadapi Rapor Merah — Reformasi Polri Mandek, Kekerasan & Korupsi Masih Mengakar

Date:

Trending

Patok Merah Putih Sebagai Tanda Dimulakan Pembangunan Asrama Yatim Yayasan PADI

M4M4T.COM, Kabupaten Bekasi -Hari Ahad, 30 Juni 2024 akan...

Gelaran PON XXI, Putra Nababan: Pelaku Parekraf Jadi Lokomotif Geliat Ekonomi

M4M4T.COM, Jakarta - Geliat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON)...

Perbakin Kota Bandarlampung Helat Kejuaraan Menembak Nasional

M4M4T.COM, Bandarlampung - Pengurus Kota (Pengkot) Perbakin Kota Bandarlampung...

Penelusuran Tim Media AsMEN Ungkap Sejarah Istana Kepresidenan Yogyakarta

M4M4T.COM | Yogyakarta - Sejumlah perwakilan media massa yang...

Tiga Tahun Berturut-turut, Kemendagri Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Gerakan 10 Juta Bendera

M4M4T.COM, Pekanbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat...
spot_imgspot_img

JAKARTA __ mamatnews.com — Pergantian pimpinan tertinggi Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Ario Seto tidak serta-merta menyelesaikan tumpukan masalah krusial yang membelenggu institusi kepolisian. Organisasi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (MUDA) menegaskan Kapolri baru mewarisi “rapor merah” agenda reformasi yang nyaris mandek, di mana Polri dinilai masih berperan sebagai instrumen kekuasaan, sarang korupsi, dan pelindung mafia hukum.

Dalam siaran persnya, MUDA menyoroti rentetan peristiwa berdarah pada Agustus 2025 dan 2026 sebagai bukti nyata runtuhnya profesionalitas kepolisian. Data YLBHI mencatat sedikitnya 10 warga tewas dan lebih dari 3.337 orang ditangkap sewenang-wenang saat mengikuti unjuk rasa. Represi itu bukan sekadar ulah oknum, melainkan cerminan kultur kekerasan dan impunitas yang tumbuh secara sistemik. Watak militeristik yang seharusnya dihapus justru kian menguat, menindas warga sipil yang menyuarakan pendapat.

Temuan SETARA Institute memperkuat gambaran kelam tersebut: lebih dari 130 persoalan terkait anjloknya integritas penegakan hukum masih mendera tubuh Polri. Aparat kerap memihak korporasi besar dalam sengketa lahan, sementara keadilan bagi rakyat kecil terabaikan. Netralitas institusi pun dinodai campur tangan dalam urusan politik, termasuk praktik yang dikenal sebagai “Partai Cokelat”, menjadikan kepolisian alat pengaman kekuasaan.

Kekerasan massal nyaris tak diikuti pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang diberikan sebatas formalitas etik, tanpa ada satu pun perwira tinggi yang diadili. MUDA juga mengingatkan bahwa proses lahirnya Kapolri baru yang sarat tarik-menarik kepentingan oligarki membawa risiko penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

Oleh karena itu, MUDA menuntut Komjen Suyudi mengambil langkah radikal: membersihkan institusi dari korupsi, kekerasan, dan keterlibatan politik, serta menegakkan pertanggungjawaban atas pelanggaran masa lalu. “Jika gagal, pergantian pimpinan ini hanyalah rotasi pelindung kekuasaan yang terus mengancam demokrasi,” tegas pernyataan tersebut.
[ Uswatun ]

Langganan

- - Tidak Pernah Ketinggalan Berita Terbaru

- Dapat Mengkases Berita Ekslusif

- Gratis

Untuk Kamu

spot_img

Tinggalkan Balasan