JAKARTA _ mamatnews.com – Di tengah derasnya arus informasi, pemberitaan yang baik dan benar menjadi kunci agar masyarakat tidak gaduh dan fungsi pemerintah serta negara dapat berjalan sesuai amanat konstitusi. Jurnalis dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Ketua Umum DPP Persatuan Jurnalis Pembangunan Indonesia Raya (PJPI), Abdul Haris, S.I.P., menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai penyeimbang, bukan sebagai pemicu kegaduhan.
“Pers itu bukan alat untuk mengadu domba. Pers adalah pilar demokrasi yang tugasnya menyampaikan kebenaran, mendidik masyarakat, dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi,” ujar Abdul Haris.
Menurutnya, gaduh di tengah masyarakat sering kali bukan disebabkan oleh fakta, melainkan oleh cara pemberitaan yang tidak lengkap, judul yang provokatif, dan opini yang disamarkan sebagai berita.
Abdul Haris menjelaskan, pemberitaan yang baik dan benar harus memenuhi kaidah jurnalistik yang sudah baku, yakni akurat, berimbang, tidak menghakimi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Berita yang baik itu harus jelas sumbernya, jelas datanya, dan jelas konteksnya. Jangan potong pernyataan, jangan pelintir makna, jangan beri judul yang tidak sesuai isi. Satu judul yang salah bisa membuat satu bangsa gaduh,” katanya.
Ia menambahkan, jurnalis wajib menerapkan prinsip _check and recheck_, _cover both sides_, dan memisahkan secara tegas antara fakta dan opini.
“Kalau belum yakin, jangan tulis. Kalau baru satu sumber, cari pembanding. Kalau itu opini, katakan opini. Jangan campur aduk fakta dengan prasangka. Di situlah letak kehormatan seorang wartawan,” tegas Abdul Haris.
Selain itu, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan juga harus santun, tidak menghasut, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan tidak mengangkat isu SARA untuk kepentingan sesaat.
“Bahasa wartawan itu bahasa yang menyejukkan, bukan bahasa yang membakar. Kita boleh kritis, tetapi kritik itu harus berbasis data dan solusi, bukan caci maki dan fitnah,” ujarnya.
Abdul Haris menekankan, fungsi pers adalah mengawal pemerintah agar bekerja sesuai amanat konstitusi, bukan untuk melemahkan negara.
“UUD 1945 sudah jelas amanatnya: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pers harus menjadi pengawal amanat itu,” katanya.
Menurutnya, ketika pers menjalankan fungsinya dengan benar, pemerintah akan bekerja lebih transparan, masyarakat akan lebih tercerahkan, dan negara akan berjalan dengan damai.
“Kalau pers jujur, pemerintah akan hati-hati. Kalau pers berimbang, masyarakat akan tenang. Kalau pers mendidik, rakyat akan cerdas. Di situlah negara akan berjalan damai dan sejahtera,” ujar Abdul Haris.
Ia mengingatkan, kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kebebasan pers itu bukan kebebasan untuk menyerang. Kebebasan pers itu kebebasan untuk menyampaikan kebenaran dengan tanggung jawab. Wartawan yang merdeka adalah wartawan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak bisa disuruh untuk berbohong,” tegasnya.
Kepada jurnalis muda atau pemula, Abdul Haris berpesan agar tidak tergoda oleh kecepatan dan viralitas, tetapi tetap memegang teguh integritas.
“Jangan kejar viral, kejarlah kebenaran. Viral itu sesaat, tetapi kebenaran itu abadi. Satu berita yang jujur, berani, diam, dan ber-Pancasila, jauh lebih kuat daripada seribu berita yang tong kosong nyaring bunyinya,” katanya.
Ia mengajak seluruh insan pers untuk kembali pada jati diri wartawan sebagai penjaga nurani publik.
“Jadilah wartawan yang jujur. Jujur dalam menulis, jujur dalam mewawancarai, jujur dalam menyajikan fakta. Jadilah wartawan yang berani. Berani mengkritik yang salah, berani membela yang benar, dan berani mengakui kesalahan kalau salah,” ujarnya.
Abdul Haris juga menyampaikan harapan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan pers dan masyarakat, tidak alergi terhadap kritik, serta menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.
“Pemerintah jangan takut dikritik. Kritik yang benar itu adalah vitamin bagi demokrasi. Yang harus ditakuti adalah ketika rakyat sudah tidak mau lagi mengkritik, karena itu tandanya kepercayaan sudah hilang,” katanya.
Kepada masyarakat, ia berharap agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas sumbernya dan selalu melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi.
“Masyarakat harus cerdas. Jangan langsung percaya dan langsung sebarkan. Cek dulu sumbernya, cek dulu medianya, cek dulu faktanya. Kalau kita semua cerdas dalam menerima berita, maka tidak akan ada gaduh yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.
Abdul Haris menutup dengan pesan persatuan: “Indonesia ini besar karena keberagamannya. Jangan sampai kita pecah hanya karena pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga Indonesia dengan pemberitaan yang baik dan benar, agar pemerintah dan negara berjalan sesuai amanat konstitusi, damai, dan sejahtera untuk rakyat.”
“Jayalah pemuda Indonesia, jangan kau gadaikan integritasmu. Jayalah pers Indonesia, jangan kau gadaikan kebenaranmu,” tutup Abdul Haris.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP PJPI saat menghadiri undangan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Provinsi DKI Jakarta, Rabu 11 November 2026, di Balaikota DKI Jakarta, Gedung Utama Blok G lantai 22
[ Uswatun ]