JAKARTA __ mamatnews.com — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memaparkan rencana pelaksanaan program pendidikan gratis mencakup jenjang SD hingga perguruan tinggi tidak akan dijalankan sekaligus, melainkan bertahap, dengan target awal pemberlakuan luas pada 2028 dan pencapaian penuh pada 2029.
Berdasarkan perhitungan sementara yang disusun bersama pemerintah, kebutuhan anggaran keseluruhan program ini mencapai sekitar Rp302 triliun. Rinciannya, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK diperkirakan memerlukan Rp210 triliun, sedangkan sektor perguruan tinggi negeri membutuhkan sekitar Rp92 triliun.
Tahap awal yang akan dijalankan sebagai proyek percontohan telah dialokasikan dana sebesar Rp5 triliun, dengan prioritas penyaluran ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami ingin mempersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di tata kelola nantinya,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Kamis (24/9/2026).
Pada 2028, cakupan program diproyeksikan dapat menjangkau 60–75 persen sasaran, sebelum diperluas menjadi 100 persen pada tahun berikutnya. “Kita bergerak secara realistis, bukan serentak sekaligus,” tegasnya.
Rencana ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pemberian akses pendidikan gratis di sekolah negeri dari PAUD/TK hingga SMA/SMK, serta pemantapan skema serupa di perguruan tinggi negeri. Secara nasional, terdapat sekitar 164 ribu satuan pendidikan negeri yang masuk dalam lingkup rencana tersebut.
Saat ini DPR dan pemerintah masih menyempurnakan pemetaan kebutuhan biaya per peserta didik serta menyusun kerangka tata kelola agar program dapat berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan.
[ Uswatun ]
( Dok. Foto : ANTARA )