JAKARTA __ mamatnews.com — Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, peran strategis pemuda kembali menjadi sorotan. Di tengah arus disrupsi digital yang ditandai penetrasi kecerdasan buatan (AI), big data, otomatisasi dan ekosistem berbasis internet, pemuda dituntut menjadi poros utama transformasi peradaban bangsa.
Hal tersebut disampaikan Anggota PPWK KESBANGPOL Provinsi DKI Jakarta sekaligus Rektor STIT INSIDA Jakarta, Asep Kusnadi Rahman, dalam tulisannya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital nasional yang fantastis masih menyisakan tantangan struktural. Pertumbuhan tersebut terkonsentrasi pada korporasi besar dan startup raksasa, sementara fondasi ekonomi riil yakni ekonomi kerakyatan masih menghadapi jurang digital (digital divide).
Padahal, ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada UMKM, koperasi dan sektor informal menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional.
“Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan sekadar mengadopsi teknologi canggih, melainkan memastikan kemajuan digital mampu memperkuat, melindungi, dan menaikkelaskan ekonomi rakyat,” ujar Asep, Sabtu (25/10/2026).
Asep menjelaskan, ekonomi kerakyatan berakar dari Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Namun sektor ini masih bergulat dengan empat masalah klasik: keterbatasan akses permodalan, rantai pasok yang panjang, jangkauan pasar terbatas, dan rendahnya literasi digital.
Kehadiran e-commerce, fintech P2P lending, QRIS, serta logistik berbasis aplikasi sejatinya membuka pasar global bagi produk desa. Namun tanpa pendampingan intensif, instrumen tersebut tidak akan berdampak.
Asep merumuskan tiga peran strategis pemuda untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi:
*1. Sebagai Digital Enabler UMKM*
Pemuda menjadi jembatan digital bagi pelaku usaha mikro. Mulai dari pendampingan pembuatan toko daring, pelatihan sistem pembayaran digital, hingga branding produk lokal melalui media sosial agar berdaya saing.
*2. Sebagai Social Technopreneur*
Paradigma wirausaha harus bergeser dari profit-oriented ke social technopreneurship. Yakni mengembangkan platform rantai pasok pendek (short supply chain) yang menghubungkan langsung petani dan perajin ke konsumen tanpa tengkulak, serta inovasi pengolahan limbah lokal menjadi produk bernilai tinggi.
*3. Sebagai Edukator Literasi*
Mahasiswa dan pemuda intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk turun ke akar rumput memberikan edukasi etika bisnis digital, pengelolaan keuangan digital yang sehat, dan kedaulatan data agar tidak dieksploitasi korporasi asing. Mengingat ruang siber juga menyimpan risiko penipuan daring, pinjol ilegal dan pencurian data.
Transformasi ini, kata Asep, tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemuda. Dibutuhkan model kolaborasi pentahelix antara akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan pemerintah.
“Generasi senior membawa kearifan lokal dan jaringan sosial yang mengakar, sementara generasi muda membawa energi kreatif dan penguasaan teknologi. Ketika dikawinkan, terciptalah ekosistem ekonomi kerakyatan yang adaptif namun tetap berpijak pada gotong royong,” jelasnya.
Pemerintah dan perguruan tinggi, lanjutnya, harus menjadi fasilitator regulasi dengan kebijakan afirmatif seperti subsidi pelatihan digital dan kemudahan akses permodalan.
“Disrupsi digital adalah keniscayaan sejarah. Jika pemuda mampu menjadi jembatan antara modernitas teknologi dan akar ekonomi kerakyatan, maka ancaman alienasi ekonomi dapat dicegah. Pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama yang berdaulat di atas tanah airnya sendiri,” tutupnya.
Sumber : Prof. Dr. Drs. Asep Kusnadi Rahman
( Editor : Akhmad )