JAKARTA _ mamatnews.com — Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan agar hunian terjangkau program pemerintah tidak dikuasai atau diborong oleh sekelompok pihak tertentu. Setiap warga yang membutuhkan berhak mendapat kesempatan yang adil untuk memilikinya.
Hashim mengingatkan, kualitas bangunan dan lokasi yang strategis berpotensi melonjakkan nilai properti tersebut. Oleh karena itu, ia meminta PT KAI dan seluruh pengelola hunian terjangkau untuk waspada terhadap praktik pembelian massal yang menyembunyikan kepemilikan melalui nama pihak lain.
“Jangan sampai ada orang tertentu membeli ratusan unit atas nama sopir atau pegawainya. Hal seperti ini sudah pernah terjadi dalam sejarah bangsa kita,” tegas Hashim. Ia menegaskan prinsip yang harus dipegang teguh: satu peminat, satu hunian.
Selain pemerataan kepemilikan, Hashim juga menyoroti aspek pemeliharaan jangka panjang yang dinilai selama ini menjadi kelemahan umum bangunan di Indonesia. “Pengalaman saya puluhan tahun berbisnis menunjukkan, titik lemah kita adalah perawatan dan pemeliharaan. Bangunan harus tetap terawat baik, tidak hanya saat baru diserahkan,” ujarnya.
Hashim berharap, sepuluh tahun mendatang ketika Presiden Prabowo meninjau kembali proyek tersebut, kondisinya masih tetap terjaga dengan baik, bebas dari kerusakan seperti kebocoran atau korosi. Keberhasilan program hunian terjangkau bukan hanya diukur dari jumlah unit yang berdiri, melainkan juga dari keadilan pemerataan kepemilikan dan kualitas bangunan yang awet dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
[ Annisaa ]
( Dok. Foto : Liputan6.com )




