BerandaWilayahTanpa AMDAL & PBG, Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Pusat Data AI...

Tanpa AMDAL & PBG, Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Pusat Data AI di Jatiluhur

Date:

Trending

Patok Merah Putih Sebagai Tanda Dimulakan Pembangunan Asrama Yatim Yayasan PADI

M4M4T.COM, Kabupaten Bekasi -Hari Ahad, 30 Juni 2024 akan...

Gelaran PON XXI, Putra Nababan: Pelaku Parekraf Jadi Lokomotif Geliat Ekonomi

M4M4T.COM, Jakarta - Geliat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON)...

Perbakin Kota Bandarlampung Helat Kejuaraan Menembak Nasional

M4M4T.COM, Bandarlampung - Pengurus Kota (Pengkot) Perbakin Kota Bandarlampung...

Penelusuran Tim Media AsMEN Ungkap Sejarah Istana Kepresidenan Yogyakarta

M4M4T.COM | Yogyakarta - Sejumlah perwakilan media massa yang...

Tiga Tahun Berturut-turut, Kemendagri Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Gerakan 10 Juta Bendera

M4M4T.COM, Pekanbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat...
spot_imgspot_img

BANDUNG __ mamatnews.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan penghentian sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Langkah ini diambil setelah dipastikan proyek tersebut berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Inspeksi mendadak dilakukan pada Senin (28/9). “PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” tegas Dedi di Bandung, Jumat.

Kepala Dinas Kominfo Jabar Mas Adi Komar membenarkan hal tersebut, menjelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta mengonfirmasi kedua izin itu masih dalam proses. Proyek yang dimulai 22 September ini memicu keresahan warga terkait kebisingan serta ancaman ketersediaan air bagi petani.

Konsumsi air diproyeksikan mencapai 384 liter per detik atau 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi penuh — tahap pembangunan saja sudah menyerap 6.000 meter kubik per hari. Pemprov mewajibkan pihak pengembang membuka kajian teknis secara transparan serta berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta II dan PDAM Purwakarta agar kebutuhan air warga dan pertanian tetap terjamin.

Pemprov menegaskan tetap mendukung investasi infrastruktur digital, namun seluruh perizinan harus dipenuhi sesuai aturan sebelum kegiatan dilanjutkan kembali.
[ Annisaa ]

( Dok. Foto : ANTARA )

Langganan

- - Tidak Pernah Ketinggalan Berita Terbaru

- Dapat Mengkases Berita Ekslusif

- Gratis

Untuk Kamu

spot_img

Tinggalkan Balasan