JAKARTA __ mamatnews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjangkau wilayah Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, serta beberapa daerah lainnya. Di antara mereka yang diamankan adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.
Operasi ini diduga berkaitan dengan dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hingga kini, KPK belum merinci peran spesifik yang dijalankan Sirajudin dalam perkara tersebut. Lantas, siapakah sosok yang kini terjerat hukum ini?
Sirajudin Lasena, yang akrab disapa Udin Lasena, lahir di Boroko pada 8 Januari 1975. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana sebagai anak kedelapan dari sembilan bersaudara. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri IV Boroko, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Kaidipang. Menapaki jenjang pendidikan menengah atas, ia merantau ke Palu, Sulawesi Tengah, dan lulus dari SMEA Negeri Palu pada tahun 1995. Gelar Sarjana diraihnya di Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, sebelum melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada dan program doktor di Universitas Negeri Gorontalo.
Sebelum memimpin daerah kelahirannya, kiprahnya lekat dengan dunia organisasi. Ia pernah dipercaya memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), menjadi anggota Majelis Pertimbangan BKPRMI pada 2015, serta masuk jajaran Presidium KAHMI setahun kemudian. Antara 2022–2024, ia juga memegang jabatan Ketua PTMSI Cabang Bolaang Mongondow Utara.
Pengalaman organisasi membawanya masuk ke birokrasi. Ia pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, kemudian dipercaya memegang posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara pada 2023. Di tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk periode 2023–2024. Berbekal pengalaman tersebut, kader Partai PDIP ini kemudian maju dalam pemilihan kepala daerah dan terpilih bersama wakilnya, Mohammad Aditya Pontoh.
Namun perjalanan kepemimpinannya terhenti seketika saat KPK melakukan penangkapan. Secara keseluruhan, operasi ini mengamankan 14 orang dari berbagai lokasi — Jakarta, Sulawesi Utara, hingga Gorontalo.
Saat ini, tim penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan. KPK menegaskan rincian konstruksi perkara, nilai kerugian negara, serta status hukum setiap tersangka baru akan diumumkan secara resmi setelah proses pemeriksaan selesai dan ekspose perkara dilaksanakan.
[ Uswatun ]
( Dok. Foto : Liputan6.com )